[unpad.ac.id, 14/07/2017] Sejumlah Rektor perguruan tinggi se-Jawa Barat sepakat menyerukan antiradikalisme di lingkungan kampus. Seruan ini sebagai upaya menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air di tengah gempuran tindak radikalisme yang ingin memecah belah keutuhan bangsa.
Sejumlah Rektor Rektor perguruan tinggi se-Jawa Barat sepakat menyerukan antiradikalisme di lingkungan kampus melalui penandatanganan deklarasi antiradikalisme oleh 44 Rektor PTN dan PTS se-Jawa Barat, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (14/07). (Foto: Tedi Yusup)*
Seruan tersebut diwujudkan melalui pernyataan deklarasi antiradikalisme oleh 44 Rektor PTN dan PTS se-Jawa Barat, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (14/07).
Deklarasi ini dihadiri Menristekdikti Prof. Mohamad Nasir, PhD, Ak., Menkominfo Rudiantara, Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI R. Gautama Wiranegara, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan, dan Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi se-Indonesia Prof. Dr. Ir. Herry Suhardyanto, M.Sc.
Selain lima tokoh tersebut, acara ini juga dihadiri perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan TNI dan Polri, perwakilan pimpinan dan mahasiswa dari 44 PTN dan PTS di Jawa Barat, serta pimpinan dan civitas academica Unpad.
Ada empat sikap yang diserukan civitas academica dalam deklarasi tersebut, yaitu berpegang teguh pada landasan NKRI (Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bineka Tunggal Ika), bertekad mempersiapkan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme, menolak berbagai organisasi dan aktivitas yang berorientasi gerakan radikalisme dan bertentangan Pancasila, serta mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran faham radikalisme.
Gubernur Jawa Barat merespons positif pernyataan deklarasi yang dilakukan para civitas academica. Perguruan tinggi dipandang tepat sebagai pelopor seruan antiradikalisme di masyarakat. “Pusat perubahan ada di perguruan tinggi. Manakala kita ingin mengokohkan sendir kebangsaan, kampuslah tempat yang pertama harus kita kokohkan,” kata Ahmad Heryawan.
Sebagai pusat pengembangan keilmuan, perguruan tinggi harus memastikan tidak berkembangnya pemahaman yang keliru terkait dasar negara. Prof. Herry mengatakan, civitas academica harus tetap mengobarkan semangat kebinekaan. Hal ini bertujuan agar warga kampus dapat menghargai perbedaan dan mengutamakan kesatuan khususnya di lingkungan kampus.
Menindaklanjuti deklarasi, pihaknya mendorong para Rektor melakukan pendalaman tentang potensi radikalisme di dalam kampus. Pendekatan dan pendampingan terhadap berbagai pihak-pihak dengan pemikiran yang mengarah pada radikalisme sangat diperlukan.
“Kita paham betul, beberapa akademisi memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda, Rektor harus paham. Kita (Rektor) harus dekati dan dampingi. Jangan sampai mengarah pada tindakan radikal,” kata Prof. Herry.
Membangun daya tahan kampus juga menjadi upaya yang didorong Majelis Rektor. Prof. Herry yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor ini menilai, para dosen dan tenaga kependidikan harus memiliki pemahaman yang benar tentang sikap nasionalisme.
Meski sebagian menilai antiradikalisme di kampus berarti membatasi beberapa aktivitas, Menristekdikti menyanggah penilaian tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki porsi sebagai pusat pengembangan keilmuan. Namun, berbagai aktiviutas tersebut harus tetap berpedoman sekaligus menjaga stabilitas empat pilar bangsa.
Prof. Nasir menyerahkan segala wewenang penyelenggaraan aktivitas keilmuan kepada setiap Rektor. “Jika terjadi tindakan radikalisme di dalam kampus, Rektor yang akan bertanggung jawab,” kata Prof. Nasir.
Acara Deklarasi Antiradikalisme ini juga diisi dengan renungan oleh budayawan Iwan Abdurachman.*
Laporan oleh Arief Maulana
The post Perguruan Tinggi di Jawa Barat Serukan Deklarasi Antiradikalisme appeared first on Universitas Padjadjaran.