Laporan oleh Arif Maulana
Suasana Lokakarya Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang digelar secara daring oleh prodi Ilmu Kelautan Unpad, Kamis (18/6).*
[unpad.ac.id, 18/6/2020] Universitas Padjadjaran mulai mengimplementasikan program Kampus Merdeka pada semester ganjil 2020/2021. Untuk mendukung program ini, dibutuhkan desain kurikulum yang fleksibel serta mampu mengadaptasi situasi normal baru di tengah pandemi Covid-19.
Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi Unpad Mohamad Fahmi, M.T., PhD, menjelaskan, 34 program studi yang terpilih untuk mengimplementasikan program Kampus Merdeka di Unpad, desain kurikulumnya harus dibuat sefleksibel mungkin.
(baca juga: Unpad Luncurkan Program Hibah Implementasi Kampus Merdeka)
“Ini bertujuan memudahkan mahasiswa mendapatkan hak belajar 3 semester di luar prodi atau di luar Unpad sebagaimana yang ditetapkan dalam program Kampus Merdeka,” ujar Fahmi dalam acara “Lokakarya Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” yang digelar secara daring oleh prodi Ilmu Kelautan Unpad, Kamis (18/6). Lokakarya ini diikuti oleh sejumlah peserta dari program studi Ilmu Kelautan di beberapa perguruan tinggi se-Indonesia.
Penyesuaian juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19. Fahmi menjelaskan, akibat pandemi, ada beberapa aktivitas pembelajaran yang ada di konsep Kampus Merdeka, utamanya kegiatan tatap muka dan kuliah lapangan, harus didesain ke arah virtual. Dengan demikian, mahasiswa tetap memperoleh capaian pembelajaran meski tidak turun ke lapangan.
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad Dr. Sc.agr. Yudi Nurul Ihsan, M.Si., mengungkapkan, kurikulum Kampus Merdeka yang akan disusun harus sejalan dengan kebutuhan pemerintah, masyarakat, maupun industri.
(baca juga: Rektor Sampaikan Program Kampus Merdeka dan Dana Abadi Padjadjaran)
Ia menjelaskan, jika melihat dari data publikasi terkait perikanan dan kelautan di Indonesia terjadi peningkatan selama 3 tahun terakhir. Diharapkan, publikasi riset ini tidak sebatas formalitas, tetapi benar-benar dibutuhkan oleh pemerintah maupun industri.
“Idealnya, ketika kampus melakukan riset dan publikasi, publikasi ini dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah dan menjadi referensi bagi industri untuk menjalankan bisnisnya,” kata Yudi.
Tidak hanya riset, kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat juga harus sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Jangan sampai, kata Yudi, apa yang diajarkan di dalam kampus tidak sesuai dengan kondisi perikanan dan ilmu kelautan di Indonesia saat ini.
(baca juga: KKN Tematik Kewirausahaan Unpad, Wujud Kebijakan Kampus Merdeka)
Kurikulum Kampus Merdeka oleh program studi ilmu Kelautan harus mendukung terciptanya sektor perikanan dan kelautan yang jauh lebih baik. Riset dan pendidikan di kampus diharapkan akan menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
“Kampus akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perikanan dan kelautan ke depannya,” kata Yudi.
Lokakarya Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini menghadirkan 8 pembicara, antara lain: Dr. Luky Adrianto (Dekan FPIK IPB), Prof. Muh Aris Marfai (Dekan Fakultas Geografi UGM), Dr.-ing. Widodo S. Pranowo (Pusrikel KKP), Dr. Agus Trianto (Kaprodi Ilmu Kelautan Undip), Nico Prayogo (Robomarine), Prof. Linawati Hardjito (FPIK IPB), Dr. Imam Musthofa Z (WWF Indonesia), serta Ahmad Isa Ansyori (RARE).*
The post Kurikulum Kampus Merdeka Harus Menjawab Permasalahan Bangsa appeared first on Universitas Padjadjaran.