[unpad.ac.id, 11/10/2017] Dua peneliti Universitas Padjadjaran aktif berpartisipasi di tingkat global. Dua peneliti tersebut yaitu Aida Halimanjaya, PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Hawani Sasmaya Prameswari, dr., Sp.JP., dari Fakultas Kedokteran.

Aida Halimanjaya, PhD. (Foto: SDGs Center Unpad)*

Aida Halimanjaya, terpilih duduk satu meja dengan para pakar ekonomi dunia dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris. Pada organisasi tersebut, ia juga dipercaya sebagai policy advisor.

Dosen Luar Biasa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga peneliti SDGs Center Unpad ini juga berkesempatan mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum yang digelar di Paris, 11 – 12 September lalu. Sebagai konsultan kebijakan, Aida mempresentasikan pilihan kebijakan mengenai pelaporan mitigasi dan keuangan.

Makalah tersebut menyoroti kebijakan perekonomian dalam rangka menghadapi perubahan iklim global. Ia membahas kesenjangan dari pengaturan pelaporan yang ada untuk mitigasi dan keuangan.

Beberapa opsi kebijakan akan diusulkan untuk menunjukkan bagaimana alternatif pengaturan pelaporan di luar Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) untuk menanggapi kesenjangan tersebut.

Makalah ini merupakan fokus penelitian yang dilakukan Aida di bidang makroekonomi. Ia secara khusus meneliti terkait alokasi dan dampak pembiayaan mitigasi di tingkat pendonor individu, bilateral, multilateral, dan global.

Selain dipercaya sebagai konsultan di OECD, Aida sebelumnya juga dipercaya sebagai staf ahli dan menangani banyak proyek di UNDP Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, hingga the Center for International Forestry Research (CIFOR), dan beberapa lembaga lingkungan di tingkat global.

Sementara Hawani Sasmaya terpilih menjadi dosen tamu di Hatter Institute for Cardiovascular Research in Africa, Faculty of Health Sciences, University of Cape Town, Afrika Selatan, 28 September lalu.

Staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler Fakultas Kedokteran ini bersama akademisi dari Perancis, Irak, Jerman, Inggris, dan Australia berkesempatan membagikan ilmu terkait penyakit kardiovaskular pada kehamilan. Hawani sendiri menyampaikan materi terkait the correlation between corrected QT interval and left ventricular function in Peripartum Cardiomyopathy.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Dua Peneliti Unpad Berprestasi di Tingkat Internasional appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 12/10/2017] Perguruan tinggi saat ini berperan tidak hanya sebagai penyedia keilmuan dan riset, tetapi berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan transfer keilmuan dan riset ke masyarakat. Pemerintah mendorong perguruan tinggi menjadi satu pilar untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Staf Ahli bidang akademik Kemenristekdikti Prof. Paulina Pannen saat berbicara dalam “Konferensi dan Seminar Nasional Jabatan Fungsional” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (12/10). (Foto: Tedi Yusup)*

“Kalau kita ingin pendidikan tinggi kita bermutu, maka menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Staf Ahli bidang akademik Kemenristekdikti Prof. Paulina Pannen saat berbicara dalam “Konferensi dan Seminar Nasional Jabatan Fungsional” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kamis (12/10).

Karena menjadi tanggung jawab bersama, tenaga kependidikan berperan penting dalam menjaga mutu pendidikan tinggi. Prof. Paulina mendorong tenaga pendidikan mampu meningkatkan relevansi kualitas dan kuantitas. Posisi ini bukan sekadar pekerja administratif di lingkungan perguruan tinggi, namun berkontribusi dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Tenaga kependidikan mesti terlibat dalam berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi. Prof. Paulina menjelaskan, selama ini aktivitas tenaga kependidikan perguruan tinggi kerap terpisah dengan aktivitas tridarma. Padahal, aktivitas dosen tidak akan berjalan baik tanpa kontribusi tenaga kependidikan, dan sebaliknya.

Ia mencontohkan, salah satu posisi tenaga kependidikan di bidang perpustakaan berperan dalam menjaga mutu publikasi perguruan tinggi. “Pustakawan perguruan tinggi berperan menjaga jangan sampai ada plagiarisme,” kata Prof. Paulina.

Di sisi publikasi ilmiah, tenaga kependidikan juga berperan dalam memudahkan aktivitas riset dan publikasi dosen. Prof. Paulina berpendapat, dukungan di bidang regulasi, informasi, dan administrasi akan memudahkan peran dosen dalam melakukan penelitian.

“Saat ini jumlah publikasi Indonesia ketiga terbesar di Asia, mengalahkan Thailand. Ini berkat dukungan aktif dari para tenaga kependidikan,” ujarnya.

Untuk itu, tenaga kependidikan saat ini didorong memiliki kompetensi dengan mengisi jabatan fungsional tertentu sebagai upaya meningkatkan keahlian dan kapasitas. Pada dasarnya, setiap tenaga kependidikan saat ini wajib memutakhirkan kompetensinya. Namun, kata Prof. Paulina, belum banyak tenaga kependidikan yang mempersiapkan kompetensinya.

Kompetensi ini didapat tenaga kependidikan bukan hanya dari jenjang pendidikan, tetapi dari pengalaman, mentoring, dan modeling. Ia mengatakan, kompetensi ini bergantung pada komitmen setiap tenaga kependidikan, institusi, dan komunitas profesinya.

Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Negara Yulina Setiawati NN, S.H., M.M., mengatakan, pemerintah memfasilitasi jabatan fungsional tertentu melalui berbagai regulasi, mulai dari UU Aparatur Sipil Negara tahun 2014 hingga Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.

Digulirkannya UU ASN tahun 2014 merupakan penyempurna dari UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ini didasarkan atas berbagai kendala yang muncul dari UU 43, yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi individu dengan kompetensi jabatan, adanya intervensi politik, dan perihal kinerja aparatur sipil negara.

Kebijakan jabatan fungsional tertentu merupakan upaya pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi. Sasaran dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas praktik KKN, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu, kebijakan ini sekaligus mengubah basis manajemen kepagawaian yang dari semula berbasis administrasi menjadi berbasis keahlian.

Konferensi dan seminar nasional ini pertama kali digelar di Indonesia dan difasilitasi oleh seluruh tenaga kependidikan Unpad. Saat membuka konferensi, Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad mengapresiasi digelarnya acara yang murni dikelola oleh tenaga kependidikan ini.

“Ini tidak terlepas dari upaya Unpad dalam mendukung reformasi birokrasi,” ujar Rektor.

Melihat tantangan global saat ini, tenaga kependidikan diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan di level pendidikan tinggi. Rektor berharap, tenaga kependidikan tidak sekadar hanya merepons, namun memiliki inisiatif untuk mengantisipasi sekaligus membayangkan tantangan apa yang muncul ke depannya.

Tenaga kependidikan menjadi salah satu pilar penting penggerak perubahan. Diharapkan konferensi ini dapat memberikan masukan terkait kebijakan jabatan fungsional tertentu kepada pemerintah.

Konferensi yang digelar hingga Jumat (13/10) ini diikuti 468 peserta yang terdiri atas 62 pemakalah dan 408 peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi. Selain Prof. Paulina dan Yulina, turut hadir pembicara Muhammad Sumitro, S.H., M.AP, (Direktur SDM Kearsipan dan Sertifikasi ANRI), Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja (Deputi Bidang SDM Aparatur Menpan RB), Prof. Dr. Bunyamin Maftuh (Direktur Karir dan Kompetensi SDM Kemenristekdikti), Lutfiati Makarim, dan Dr. Heru Nurasa (Dosen FISIP Unpad).*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Tantangan Meningkat, Tenaga Kependidikan Harus Punya Kompetensi appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 14/10/2017] Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad memberikan penghargaan Mochtar Kusumaatmadja Award kepada akademisi dan diplomat asal Singapura Prof. Tommy Koh. Sosok Prof. Tommy dinilai memiliki karir dan dedikasi yang sama dengan Prof. Mochtar Kusumaatmadja di bidang hukum internasional.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad memberikan penghargaan Mochtar Kusumaatmadja Award kepada akademisi dan diplomat asal Singapura Prof. Tommy Koh di Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu (14/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Pemberian penghargaan tersebut dilakukan di Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu (14/10). Dalam acara tersebut hadir Prof. Mochtar Kusumaatmadja beserta keluarga, Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurachman M. Fachir, Rektor ke-7, 9, dan 10 Unpad, pimpinan universitas dan fakultas, tim juri penilai, serta para tamu undangan.

Prof. Tommy Koh merupakan akademisi dari National University of Singapore (NUS). Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum NUS, Prof. Tommy juga berprofesi sebagai pengacara, diplomat di berbagai negara, serta menjadi menjadi representasi Singapura di kantor Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Salah satu karir politik Prof. Tommy yang sangat berjasa bagi Indonesia adalah tatkala ia menjabat sebagai Presiden Konvensi Hukum Laut PBB ke-III pada 1980-1982. Dalam konvensi tersebut, Prof. Mochtar Kusumaatmadja berhasil mendapat pengakuan dunia atas konsep Wawasan Nusantara, yaitu pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di tingkat dunia. Pengakuan ini merupakan buah dari perjuangan Prof. Mochtar selama 25 tahun.

Ketua tim juri penilaian Anugerah Mochtar Kusumaatmadja Award Prof. Dr. Etty R. Agoes, LLM, mengatakan, Prof. Tommy dinilai berhasil menjalankan tugasnya sebagai presiden konvensi. Selama ini, penyelenggaraan konvensi selalu mengalami jalan buntu.

Lebih lanjut Prof. Etty mengatakan, atas dasar hubungan yang erat dengan Prof. Mochtar, ditambah dengan karir dan prestasi Prof. Tommy di bidang hukum internasional, menjadikan Prof. Tommy layak sebagai penerima penghargaan Mochtar Kusumaatmadja Award.

Di sisi lain, Prof. Tommy juga aktif mengenalkan seni dan budaya Indonesia di Singapura. Selain bergelut sebagai akademisi dan praktisi hukum internasional, Prof. Tommy juga memiliki ketertarikan terhadap seni dan warisan budaya. Ia juga yang menjadi salah satu pendiri Majelis Kebudayaan Kebangsaan Singapura (National Arts Council) dan menjadi ketua dari berbagai lembaga kebudayaan dan museum nasional.

Anugerah Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan wujud apresiasi atas dedikasi Prof. Mochtar dalam bidang hukum internasional di tingkat nasional maupun internasional. Konsep wawasan nusantara hasil pemikiran Prof. Mochtar hingga saat ini menjadi pedoman kuat Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya di tingkat dunia.

Dalam sambutannya, Rektor mengatakan, Prof. Mochtar merupakan diplomat yang menaruh perhatian besar terhadap batas kedaulatan Indonesia. Berangkat dari Deklarasi Djuanda, sebuah gagasan batas teritorial laut Indonesia oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja pada 1957, Prof. Mochtar membawa gagasan ini ke tingkat internasional.

Di bidang keilmuan, Prof. Mochtar yang saat ini berusia 88 tahun merupakan pakar hukum laut dan internasional. Ia juga pernah menjabat sebagai diplomat dan kerap menjadi negosiator dalam beberapa peristiwa. Dalam karier keahliannya, ia sering mewakili Indonesia pada beberapa konferensi internasional di PBB.

Prof. Mochtar pernah menjabat sebagai Dekan di Fakultas Hukum Unpad dan menjadi Rektor pada 1973. Setahun menjadi Rektor, Prof. Mochtar kemudian diangkat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada 1974-1978, dan Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV pada 1978-1988.

Pemberian anugerah Mochtar Kusumaatmadja Award digelar bertepatan dengan pelaksanaan Seminar Internasional bertajuk “Sustainable Development Goal 14 on Live Below Water: What Can Indonesia Contribute Through ITS Global Maritime Fulcrum Policy?”. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Unpad dan Kemenlu tentang implementasi tridarma perguruan tinggi.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Rektor Berikan Anugerah Mochtar Kusumaatmadja Award kepada Prof. Tommy Koh appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 14/10/2017] Akademisi dan praktisi hukum internasional dari Singapura Prof. Tommy Koh menerima penghargaan Mochtar Kusumaatmadja Award dari Universitas Padjadjaran di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Sabtu (14/10). Anugerah ini diberikan dalam rangka Dies Natalis ke-60 Unpad.

Akademisi dan praktisi hukum internasional dari Singapura Prof. Tommy Koh saat memberikan sambutan usai menerima penghargaan Mochtar Kusumaatmadja Award di Gedung Merdeka, Bandung, Sabtu (14/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Dalam sambutannya Prof. Tommy bercerita, awal perkenalan dengan Prof. Mochtar Kusumaatmadja terjadi saat dirinya menjadi guru besar di National University of Singapore (NUS). Saat itu, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum NUS, sedangkan Prof. Mochtar menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unpad. Dengan dasar satu keilmuan, keduanya menjalin berbagai program kerja sama akademik dan pertukaran pelajar.

Keduanya kembali bertemu di Konvensi Hukum Laut PBB ke-III. Di konvensi tersebut, Prof. Tommy menjadi pimpinan delegasi Singapura dan Prof. Mochtar memimpin delegasi Indonesia. Pascakematian presiden konvensi wilayah Asia akibat serangan jantung, penentuan kandidat presiden dari wilayah Asia selanjutnya sempat mengalami jalan buntu.

“Ada dua kandidat yang diusung, satu dari Srilanka, satu dari Fiji. Pak Mochtar akhirnya menjadi mediator. Dia bilang kepada dua kandidat, ‘Maukah kalian mempertimbangkan untuk mengundurkan diri untuk menyerahkan ke kandidat ketiga?’ Ia kemudian turun dan mengumumkan bahwa saya akan menjadi presiden dari kandidat ketiga,” kenangnya.

Atas jasa Prof. Mochtar inilah, Prof. Tommy kemudian menjadi presiden konvensi pada 1980. Dua tahun kemudian, konsep wawasan nusantara yang dibawa Prof. Mochtar kemudian mendapat pengakuan dari internasional.

“Konsep negara kepulauan ini baru di tingkat internasional. Ia tidak pernah menyerah untuk mengenalkannya ke tingkat internasional,” kata Prof. Tommy.

Kemampuan dan upaya negosiasi yang dilakukan Prof. Mochtar dalam konvensi tersebut membuat Prof. Tommy kagum. “Ia tahu konsep negara kepulauan ini tidak mungkin disetujui internasional jika tidak didukung dua negara tetangga serumpun, Malaysia dan Singapura. Dia mendapat dukungan dari Malaysia dan Singapura melalui kemampuan negosiasinya,” jelasnya.

Dalam pengamatannya, Prof. Mochtar memiliki dedikasi yang tinggi terhadap Indonesia. Namun, ia juga mengerti berbagai kepentingan negara lain.

Saat menjabat Menteri Kehakiman, Prof. Tommy juga melihat Prof. Mochtar mengembangkan sistem hukum modern di Indonesia. Di tingkat ASEAN, sebagai menteri Prof. Mochtar memiliki kontribusi penting dalam penanganan konflik di Kamboja.

“Pak Mochtar adalah anak bangsa terbaik Indonesia. Dia adalah seorang wonderful man,” kata Prof. Tommy.

Pemberian penghargaan ini menjadi hal istimewa bagi Prof. Tommy. Pasalnya, ia menerima penghargaan ini di dalam Gedung Merdeka, sebuah gedung bersejarah tempat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada 1955 silam.

“Saya merasa banyak sosok dari Indonesia ataupun internasional yang melakukan hal lebih dari apa yang saya lakukan,” ujar Prof. Tommy.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Ini Kata Prof. Tommy Koh Tentang Prof. Mochtar Kusumaatmadja appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 16/10/2017] Pendaftaran Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) Gelombang II tahun akademik 2017/2018 untuk program Pascasarjana, Profesi, dan Spesialis telah dibuka sejak 12 Oktober lalu. Pendaftaran ini akan ditutup pada 9 November untuk program Spesialis, 23 November untuk program Magister, serta 27 Desember untuk program Profesi.

Prosedur pendaftaran SMUP untuk program Pascasarjana, Spesialis, dan Profesi.*

Koordinator SMUP Unpad, Prof. Muchtaridi, PhD., Apt., mengatakan, khusus program Doktor, pendaftaran dibuka sepanjang tahun. Hal ini menindaklanjuti kebijakan Unpad bahwa pembelajaran program Doktor tidak lagi berbasis aktivitas di kelas, tetapi menitikberatkan pada aktivitas riset (Doctor by research).

Walaupun pendaftaran dibuka sepanjang tahun, awal mulai perkuliahan tetap mengikuti jadwal di kalender akademik Unpad, yaitu Februari untuk semester genap, dan September untuk semester ganjil. “Kalau dia (calon) daftarnya Februari akhir, berarti dia akan mulai penelitian di bulan September,” ujar Prof. Muchtaridi saat diwawancarai Humas Unpad, Senin (16/10).

Lebih lanjut Prof. Muchtaridi mengatakan, untuk mendaftar SMUP, calon terlebih dahulu mengakses laman smup.unpad.ac.id untuk mengetahui informasi program studi yang dibuka serta persyaratan yang dibutuhkan saat mendaftar. Setelah itu, calon mengakses laman pendaftaran.unpad.ac.id untuk melakukan pendaftaran.

Pada laman pendaftaran, jika calon sudah pernah melakukan registrasi ke Unpad sebelumnya, maka tinggal masuk dengan akun nama pengguna dan kata kunci yang sudah dibuat. Namun, jika belum pernah membuat, calon tinggal mengeklik perintah pembuatan account dengan memasukan informasi data diri yang dibutuhkan.

Saat mendaftar, calon diimbau untuk cermat dan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan. “Satu saja dokumen tidak memenuhi syarat, maka pendaftaran tidak bisa diproses,” ujarnya.

Untuk persyaratan sertifikat Tes Kemampuan Belajar Advanced (TKBA) dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI), hal ini tidak wajib disertakan bagi calon program Doktor. Prof. Muchtaridi menjelaskan, dokumen TKBA dan TKBI bagi program Doktor hanya disertakan jika calon promotor menyarankan.

Bagi calon Magister, Spesialis, dan Profesi, sertifikat TKBA dan TKBI wajib disertakan. Namun, dua sertifikat tersebut bisa diperoleh dari instansi resmi di luar BPIP Psikologi dan Pusat Bahasa Unpad.

“Silakan dimana saja asal itu institusi resmi. Dan apabila calon ketahuan memalsukan sertifikat, maka akan dikeluarkan saat itu juga,” kata Prof. Muchtaridi.

Selain itu, untuk program Magister, Spesialis, dan Profesi, calon wajib memiliki proposal penelitian yang disesuaikan dengan rencana induk penelitian (RIP) Unpad. Khusus untuk program Doktor, calon wajib memilih promotor yang memiliki penelitian aktif. Dengan demikian, rancangan penelitian yang dilakukan terintegrasi dengan proyek penelitian dari calon promotor.

Untuk periode ini, program studi di Fakultas Keperawatan tidak membuka pendaftaran.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Pendaftaran SMUP Dibuka, Cermati Persyaratannya appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 16/10/2017] Masyarakat Indonesia menilai pemerintah sudah cukup serius dalam memberantas korupsi. Demikian disampaikan organisasi nonpemerintah antirasuah Indonesia ICW berdasarkan hasil survei yang dilakukan bersama lembaga survei Polling Center pada April – Juni 2017.

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun (tengah) saat menjelaskan hasil survei yang dilakukan ICW bersama lembaga survei Polling Center dalam acara Dialog Antikorupsi & Pendidikan Antikorupsi, di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (16/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun mengatakan, dalam sruvei yang dilakukan kepada 2.235 responden dari 34 provinsi di Indonesia, secercah harapan muncul kepada pemerintah dalam hal memberantas praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga antirasuah pemerintah mendapat apresiasi tinggi dari responden.

Dalam acara Dialog Anti Korupsi yang digelar di Auditorium Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senin (16/10), Tama menjelaskan, survei ini dilakukan menyasar pada sekelompok responden antara usia di bawah 19 tahun dan di atas 19 tahun. Pihaknya juga mengelompokkan responden berdasarkan tingkat pendidikan dan rerata pendapatannya.

Pada survei tersebut, responden menilai KPK sebagai lembaga yang paling aktif memberantas korupsi (63%), disusul dengan presiden (37%), dan kepolisian (28%). Di sisi lain, responden juga menilai masyarakat sipil memiliki andil dalam memberantas korupsi (15%).

“Sebanyak 54% responden masyarakat menyatakan mau aktif terlibat memberantas korupsi,” imbuh Tama.

Kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah tampak dari penilaian responden terhadap KPK. Sebanyk 12% persen responden menyatakan sangat puas, dan 58% menyatakan puas. Tingkat ketidakpuasan terhadap KPK menurun 1% dibanding suvei 2016, yaitu 24% dari sebelumnya 25%. Namun, terjadi peningkatan faktor paling tidak puas sebesar 1% dibanding 2016.

Secara dasar, survei tahun ini menunjukkan praktik suap dan korupsi mulai dianggap tidak wajar oleh masyarakat. Tama menjelaskan, responden dengan tingkat pendidikan tinggi dan memiliki pendapatan di atas Rp 3 juta rupiah/bulan merupakan responden yang paling banyak mengecam tindak korupsi.

“Ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan sangat berpengaruh pada kesadaran orang akan tindakan korupsi,” ujar Tama.

Jika dilihat dari segi pengalaman, sebagian besar responden memiliki pengalaman terkena praktik korupsi. Tiga pengalaman terbesar praktik korupsi adalah ketika melamar kerja (56%), di tingkat polisi (50%), dan saat berhadapan dengan pelayanan instansi pemerintahan (48%).

Di tingkat lembaga pendidikan, responden melihat praktik suap terjadi di perguruan tinggi memiliki (27%) dan tingkat sekolah (23%).

Tama mengatakan, hasil survei ini hanya sebagai representasi sudut pandang masyarakat terhadap praktik korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi seluruhnya, dibutuhkan kerja sama komprehensif antara pemerintah, aparat, masyarakat sipil dan perguruan tinggi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, S.H., M.S., menyebut munculnya pernyataan tidak wajar terhadap praktik korupsi dari responden berpendidikan tinggi dan berpenghasilan di atas 3 juta memiliki sisi tersendiri. Sebagai kelompok pembayar pajak, responden tersebut merasa berhak atas layanan yang baik tanpa adanya praktik korupsi.

“Tetapi jika masyarakat yang tidak membayar pajak tidak merasa mempunyai hak atas pelayanan. Maka ketika ada tuntutan pembayaran pelayanan, hal ini akan dianggap wajar oleh mereka,” Agustinus menerangkan.

Untuk itu, Agustinus mendorong agar pendidikan antikorupsi harus diajarkan sejak pendidikan dasar. “Masyarakat semua punya hak untuk mendapatkan pelayanan bersih korupsi, meskipun ia bukan seorang wajib pajak,” kata Agustinus.

Acara yang digelar atas kerja sama FH Unpad, FH Unpar, dan USAID ini juga diisi dengan dialog mengenai pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Sesi dialog tersebut diisi dengan pembicara Laode M. Syarif, S.H., LL.M. PhD, Fabianus Sebastian Hetauban Pr., drs., SLL., dan Dr. Sigid Suseno, M.Hum.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Indonesian Corruption Watch: Masyarakat Ikut Andil Berantas Korupsi appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 17/10/2017] Pemerintah Indonesia selalu aktif berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di satu atau antar negara. Peran diplomasi yang dilakukan Indonesia selalu mengedepankan upaya-upaya negosiatif.

Duta Besar RI untuk Austria dan Slovenia Dr. Darmansjah Djumala saat memberikan kuliah umum bertajuk “Membumikan Diplomasi Multilateral” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa (17/10). Kuliah umum ini digelar oleh FISIP Unpad. (Foto: Tedi Yusup)*

Duta besar RI untuk Austria dan Slovenia Dr. Darmansjah Djumala mengatakan, proses diplomasi yang dilakukan Indonesia selalu mengacu pada etika yang telah ditetapkan. Ada tiga komponen utama yang harus dilakukan diplomat dalam melakukan diplomasi, yaitu dialog, kompromi, dan nonkekerasan.

“Ini yang sering dilupakan seorang diplomat, kalau mau menyampaikan pendapat maunya ribut, ujung-ujungnya berantem,” ujar Darmansjah saat memberikan kuliah umum bertajuk “Membumikan Diplomasi Multilateral” di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Selasa (17/10).

Tiga etika ini menjadikan Indonesia selalu diterima negara yang sedang memiliki masalah. Berkaca pada penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Rohingya, Myanmar, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diterima baik oleh Myanmar. Di saat negara lain banyak mengecam tindakan Myanmar, Indonesia mengedepankan pendekatan kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Darmasjah menceritakan, delegasi Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi merupakan satu-satunya pejabat tinggi negara yang diterima secara resmi oleh pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pasca pertemuan ini, Indonesia didaulat menjadi satu-satunya negara yang dimintai nasihat oleh Myanmar pascapenanganan konflik Rohingya.

Penerimaan ini, lanjut Dosen program Doktor Hubungan Internasional FISIP Unpad tersebut, jauh bertolak belakang dengan sikap Myanmar terhadap negara pengecam, diantaranya Malaysia dan Turki. Di saat dua negara itu mengecam keras tindak Myanmar dengan dalih kekerasan terhadap agama dan HAM, pendekatan kemanusiaan Indonesia justru jauh lebih efektif.

Untuk itu, Darmansjah menepis persepsi bahwa pemerintah Indonesia abai terhadap kekerasan di Myanmar. “Kalau kita tidak peduli, tentu kita tidak akan diterima dengan baik oleh Myanmar,” kilahnya.

Pada kuliah umum itu, Darmansjah juga menjelaskan mengenai proses diplomasi multilateral. Banyak kalangan menilai, diplomasi yang melibatkan banyak negara kerap tidak menghasilkan manfaat signifikan. Diplomasi ini hanya sekadar menghasilkan deklarasi di atas kertas.

Namun, Darmansjah kembali menepis pendapat tersebut. Diplomasi multilateral dapat memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Syaratnya, diplomasi ini harus dapat menetapkan program prioritas yang bisa dibumikan.

Salah satu wujud membumikan diplomasi multilateral sudah dilakukan Darmansjah sebagai Ketua Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional. Dalam forum tersebut, diplomasi multilateral berhasil menggulirkan program kerja implementasi nuklir bagi kepentingan masyarakat di beberapa negara.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Duta Besar Darmansjah Djumala: Indonesia Punya Etika Diplomasi appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 17/10/201] Guru besar emeritus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Rudy Sjarief Sumadilaga, dr., Sp.FK, meninggal dunia pada usia 83 tahun di Rumah Sakit Al Islam, Bandung, Selasa (17/10). Almarhum merupakan guru besar bidang Farmakologi Klinik sejak 1983.

Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad saat menyampaikan kata-kata pelepasan bagi (alm) Prof. Dr. Rudy Sjarief Sumadilaga, dr., SpFK, Guru besar emeritus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Masjid Al Jihad Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Selasa (17/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Almarhum dilepas secara resmi oleh Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad, di Masjid Al Jihad Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, di hari yang sama. Upacara ini dihadiri segenap civitas academica Unpad, keluarga, hingga kerabat almarhum.

Prof. Rudy lahir di Pacet, 6 November 1934. Mulai mengabdi di Fakultas Kedokteran Unpad sejak medio 1960-an. Selain menjadi dosen, almarhum tercatat pernah menjabat sebagai Dekan FK Unpad pada 1998 – 2000, pembina masjid Asy Syifa FK Unpad dan pembina Masjid Al Jihad Unpad.

Di luar kampus Unpad, almarhum pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Malahayati Lampung (2000-2004) dan pengurus Rumah Sakit Al Islam Bandung. Almarhum meninggalkan seorang istri dr. Oemy R. Syarief, M.MBAT, dan lima orang anak.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Prof. Dr. Rudy Sjarief Sumadilaga, dr., Sp.FK., Tutup Usia appeared first on Universitas Padjadjaran.

[Unpad.ac.id, 17/20/2017] Memiliki keinginan meningkatkan potensi pangan lokal Bandung, tiga mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad, Faysa Utba, Vina Fitriani Pratiwi, dan Ziske Noflianri menciptakan Frozen Peuyeum (Froyeum). Berkat Froyeum, mereka berhasil menjadi Juara I Lomba Inovasi dan Teknologi Pangan yang digelar Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) di Universitas Lampung, Sabtu (7/10) lalu.

Tiga mahasiswa FTP Unpad pencipta “Frozen Peuyeum” (Froyeum) berhasil meraih juara I dalam Lomba Inovasi dan Teknologi Pangan yang digelar Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) di Universitas Lampung, Sabtu (7/10) lalu. (Foto: Tedi Yusup)*

Froyeum merupakan modifikasi olahan pangan khas Bandung, yaitu peuyeum, dengan menerapkan teknologi tepat guna, yaitu fermentasi dan pembekuan. Bukan hanya enak, Froyeum diyakini memiliki potensi sebagai pangan fungsional, dimana penganan ini kaya akan nutrisi dan bermanfaat untuk pencernaan.

“Froyeum bentuknya seperti es krim. Terbuat dari singkong yang dijadikan peuyeum, dicampur dengan yoghurt dan madu,” jelas Vina saat ditemui di Ruang Humas Unpad, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Selasa (17/10).

Menurut Vina dan tim, meski kaya akan nutrisi, hasil olahan pangan dari singkong terbilang minim. Peminat peuyeum pun bisa dibilang tidak terlalu banyak, terutama di kalangan muda. Untuk itu, mereka berharap Froyeum dapat diminati masyarakat dan menjadi salah satu oleh-oleh yang dicari wisatawan di Bandung.

“Peuyeum dibuat menjadi Froyeum supaya lebih menarik, tahan lama, dan banyak peminat,” ungkap Faysa.

Penelitian ini mereka buat selama satu bulan, di bawah bimbingan dosen FTIP Unpad Dr. Gemilang Lara Utama, M.I.L. “Waktu buat produk ini kita sudah ujikan, uji hedonik. Kita ujikan kesukaan terhadap produk kita ke panelis yang terlatih,” ujar Faysa.

Produk Froyeum.*

Lebih lanjut Faysa mengungkapkan, setidaknya membutuhkan waktu 3 hari untuk membuat Froyeum. Dimulai dari proses fermentasi singkong menjadi peuyeum, kemudian dibekukan menjadi Frozen Peuyeum.

Faysa dan tim pun berharap inovasi mereka ini akan segera dipasarkan. Froyeum akan dijual dalam dua varian rasa, yaitu stroberi dan orisinal.

“Diharapkan Froyeum kedepannya akan lebih dikenal oleh masyarakat dan menjadi oleh-oleh khas Bandung dan memiliki potensi jual yang sangat besar,” harap Vina.*

Laporan oleh Artanti Hendriyana/am

The post Angkat Potensi Peuyeum, Mahasiswa FTIP Unpad Ciptakan “Frozen Peuyeum” appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 19/10/2017] Untuk mengetahui terkait pengelolaan Unpad Training Center, Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melakukan kunjungan ke Universitas Padjadjaran. Kunjungan ini diterima oleh Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum., di ruang Executive Lounge, Gedung 2 Lantai 2, kampus Unpad Jln. Dipati Ukur No. 35, Rabu (18/10) kemarin.

Wakil Rektor Bidang Tata Kelola, Perencanaan, dan Sistem Informasi Unpad Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum., saat menjelaskan mengenai berbagai pengelolaan unit bisnis yang ada di Unpad kepada delegasi UNiversitas Negeri Gorontalo di ruang Executive Lounge, Gedung 2 Lantai 2, kampus Unpad Jln. Dipati Ukur No. 35, Rabu (18/10). (Foto: Arief Maulana)*

“Kami baca kalau pengelolaannya Training Center di Unpad banyak program pelatihannya, maka tujuan kami datang ke Unpad karena Training Center-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ingin ada penjelasan mengenai pengelolaan unit bisnis lainnya,”ungkap Direktur BPU UNG, Meilinda Modjo, MM. Par.

Selain Meilinda, dari pihak UNG juga hadir Kepala Divisi Pengelola Usaha BPU Poppy A. Kadir, MM.Par., Kepala divisi Pengelola Aset BPU Arief Rachman Hakim Abdul, M.Pd., Kepala Divisi SDM dan Konsultasi Bisnis BPU Yumanraya Noho, M.Sc., dan Pejabat Pembuat Komitmen UNG Norman D. Hamidun, S.E.

Sementara dari Unpad, hadir Direktur Tata Kelola dan Komunikasi Publik Aulia Iskandarsyah, M.Psi., M.Sc., PhD., Direktur Keuangan dan Logistik Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si., dan sejumah staf pengelola Unpad Training Center.

Pada kesempatan tersebut, Dr. Sigid mengungkapkan berbagai pengelolaan unit bisnis yang ada di Unpad, termasuk Unpad Training Center. Pengelolaan unit bisnis ini dilakukan dengan tetap berbasis akademik. Aktivitas bisnis yang dikelola Unpad ini harus dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

“Korporasi bisnis pun harus dapat memfasilitasi kegiatan akademik di Unpad. Bicara usaha, itu hanya bagian integral dari akademik,” ujar Dr. Sigid.

Pengelolaanya pun dijalankan secara profesional. Dalam hal ini, Unpad bekerja sama dengan PT. Mandiri Maslahat Masagi selaku perusahaan korporasi milik Unpad.

Lebih lanjut Dr. Sigid menjelaskan, layanan utama Unpad Training Center adalah sebagai pusat pelatihan. Lebih dari itu, UTC juga memiliki fasilitas penginapan dengan layanan standar hotel. Menurut Dr. Sigid, hadirnya UTC juga dapat mereduksi biaya yang harus dikeluarkan Unpad dengan meminimalisir rapat-rapat di luar kantor yang selama ini menggunakan hotel.

“Ini dua sisi yang dampaknya cukup terasa,” ujar Dr. Sigid.*

Laporan oleh Artanti Hendriyana/am

The post Pelajari Pengelolaan Training Center, Badan Pengelola Usaha Universitas Negeri Gorontalo Kunjungi Unpad appeared first on Universitas Padjadjaran.

[Unpad.ac.id, 19/10/2017] Pembangunan perdesaan tidak cukup terfokus pada level desa. Sangat penting membangun kolaborasi di antara para pemangku kepentingan. Melalui colaborative governance, diharapkan tujuan pembangunan desa dapat lebih cepat tercapai.

Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof. Ahmad Erani Yustika saat membacakan Orasi Ilmiah pada peringatan Dies Natalis ke-59 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Kamis (19/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Prof. Ahmad Erani Yustika saat membacakan Orasi Ilmiah pada peringatan Dies Natalis ke-59 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Kamis (19/10).

Dikatakan Prof. Erani, salah satu kolaborasi yang perlu dibangun adalah dengan sesama desa. Jangan sampai pembangunan di satu desa mematikan desa yang lain. Selain itu, unsur penting pembangunan desa lainnya adalah pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perguruan tinggi.

“Tanpa itu, hanya menyerahkan kepada desa atau kawasan, percepatan (pembangunan) akan lambat. Oleh karena itu, demikian jelas pentingnya collaborative governance pada isu desa dan kawasan perdesaan,” ujar Prof. Erani.

Diakui Prof. Erani, collaborative governance indah pada teori namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Salah satu dilema yang muncul adalah terkait hubungan kepercayaan dan kapasitas antar pemangku kepentingan yang terlibat.

Prof. Erani menjelaskan, level kepercayaan antar pemangku kepentingan dapat berbeda. Perbedaan kepercayaan ini juga bisa terjadi di dalam maupun antar institusi.

“Koordinasi di atas meja itu mudah. Tapi membawa kesepakatan di atas meja tadi menjadi eksekusi bersama-sama, itu tergantung level of trust-nya,” ujar Prof. Erani.

Selain itu, menyamakan level kepercayaan dengan kapasitas pun sulit. Misalnya, ada institusi yang memiliki level kepercayaan yang tinggi namun kapasitasnya rendah, atau sebaliknya. Komitmen untuk berkolaborasi biasanya muncul pada level kepercayaan dan kapasitas yang tinggi.

“Kalau kita punya komitmen untuk kolaborasi, kita bisa mendefinisikan bentuk kolaborasi diantara para pemangku kepentingan yang terlibat. Setelah itu, baru kita mendesain prosesnya,” ujar Prof. Erani.

Sementara itu, Dekan FISIP Unpad Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata, SIP., SSi., MT., MSi (Han), mengatakan bahwa perdesaan merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia. Untuk itu, masalah  perdesaan ini memerlukan perhatian serius agar dapat meningkatkan kekuatan bangsa.

Laporan oleh Artanti Hendriyana/am

The post Pembangunan Desa Harus Libatkan Multisektor appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 19/10/2017] Universitas Padjadjaran menerima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan aplikasi ini secara resmi diberikan Sekretaris Utama ANRI Drs. Sumrahyadi, MIMS, kepada Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Unpad Dr. Teuku Yan Waliana Muda Iskandarsyah, S.T., M.T.

Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Unpad Dr. Teuku Yan Waliana Muda Iskandarsyah, S.T., M.T., befoto bersama Sekretaris Utama ANRI Drs. Sumrahyadi, MIMS, usai penandatangan berita acara penyerahan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) dari ANRI di Ruang Rapat Rektor Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Kamis (19/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Acara penyerahan ini digelar di Ruang Rapat Rektor Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Kamis (19/10). Dalam sambutannya Sumrahyadi mengatakan, SIKS merupakan salah satu upaya yang dikembangkan ANRI dalam mengelola arsip statis berbasis digital. Nantinya, SIKS ini akan digunakan di seluruh kementerian/lembaga, kantor pemerintahan, BUMN, perguruan tinggi, hingga institusi lainnya.

Pengembangan SIKS ini merupakan implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Salah satu amanat dalam UU itu menyatakan penyelenggaraan kearsipan meliputi seluruh kegiatan, diantaranya kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip yang didukung sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya lainnya.

Aktivitas dalam SIKS ini meliputi akuisisi arsip, pengolahan, preservasi, hingga penyajian arsip kepada publik. Dengan demikian, selain mengimplementasi UU Kearsipan, SIKS ini juga secara otomatis mewujudkan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebagai perguruan tinggi sejak 1957, Unpad memiliki banyak data arsip statis. Data ini meliputi sejarah universitas, pendirian fakultas, pendirian program studi, tokoh-tokoh universitas, hingga data-data hasil penelitian. Seluruh data ini layak dikelola melalui SIKS.

Sumrahyadi menyebut, penyerahan ini didasarkan karena sudah efektifnya pengelolaan kearsipan di lingkungan Unpad. Bahkan, pada 2016 lalu Unpad memperoleh predikat lembaga kearsipan PTN terbaik di tingkat nasional.

Melihat kelengkapan instrumen yang ada, Unpad dinilai layak untuk menerima sistem ini. Hal ini didasarkan setelah pihaknya melakukan survei tentang kondisi kearsipan di Unpad, termasuk sarana pendukung seperti koneksi jaringan yang ada.

“Kalau implementasinya bagus, Unpad bisa jadi sasaran (acuan) pengelolaan SIKS di perguruan tinggi,” kata Sumrahyadi.

Sebelumnya, Unpad telah mengelola arsip dinamis dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) sejak 2013. Nantinya, dua aplikasi ini akan terkoneksi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional.

“Nantinya, user tinggal buka arsip Unpad di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN),” kata Sumrahyadi.

Dr. Yan sendiri mengapresiasi penerimaan SIKS ini. Ia berharap, aplikasi dapat meningkatkan pengelolaan sistem kearsipan di Unpad agar lebih optimal.

Acara penyerahan ini dihadiri Kepala Kantor Kearsipan Unpad Drs. Sudarma, M.M., perwakilan ANRI, dan fungsional arsiparis di lingkungan Unpad.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Unpad Terima Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis dari ANRI appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 19/10/2017] Universitas Padjadjaran melakukan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) terkait implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Berbagai rekomendasi kebijakan untuk pencapaian SDGs akan dihasilkan melalui kolaborasi ilmiah ini.

Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad usai penandatanganan MoU dengan UNDP Country Director Indonesia Christophe Bahuet, di kantor UNDP Indonesia, Jakarta, Kamis (19/10). Kerja sama Unpad dan UNDP dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.*

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dan UNDP Country Director Indonesia Christophe Bahuet, di kantor UNDP Indonesia, Jakarta, Kamis (19/10).

Dalam kesempatan tersebut, Rektor mengatakan, kerja sama ini merupakan terobosan penting dalam upaya mengembangkan 17 program yang tercantum dalam SDGs. Berbagai masalah pembangunan saat ini membutuhkan kerja sama yang lebih intensif.

Kerja sama ini, lanjut Rektor, harus diwujudkan melalui pendekatan dengan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Pola kerja sama ini diistilahkan Unpad sebagai kerja sama Pentahelix.

Rektor menilai, UNDP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah Indonesia dalam mempromosikan SDGs. “Dengan kapasitas, pengalaman, dan sumber daya UNDP, kami percaya bahwa kolaborasi ini akan bermanfaat untuk kedua belah pihak, misalnya dalam transfer ilmu dan pengetahuan,” kata Rektor.

Senada dengan Rektor, Christophe Bauhet mengatakan bahwa pihak UNDP sangat mengapresisi kerjasama dengan Unpad. Ia berharap, UNDP dan Unpad dalam melakukan aktivitas riset yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan terkait SDGs. Selain itu, kedua belah pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan pemahaman SDGs lebih luas kepada masyarakat.

Isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus dalam aktivitas tridarma Unpad. Salah satu implementasinya adalah dimasukannya SDGS dalam kurikulum pembelajaran. Ini dilakukan agar mahasiswa bisa mengetahui berbagai persoalan terkait SDGs sejak dini. Mahasiswa juga didorong aktif terlibat dalam berbagai skema implementasi SDGs yang dilakukan Unpad.

Sebagai komitmen terhadap pencapaian SDGs di Indonesia, Unpad melalui pusat unggulan SDGs Center telah menerbitkan buku “Menyongsong SDGs Kesiapan Provinsi-provinsi di Indonesia¨. Buku ini membahas pencapaian SDGs melalui pendekatan riset komprehensif.

“Kami berkeyakinan upaya ini harus dilakukan dengan fokus dan terintergrasi, untuk itu kami lakukan dengan pendekatan academik secara transdisiplin (dengan melibatkan) berbagai fakultas yang ada di Unpad,” kata Rektor.

Secara singkat, buku ini merupakan kontribusi Unpad di usianya ke 60 tahun dalam pencapaian berbagai program SDGs di Indonesia pada 2030 mendatang. Berbagai rekomendasi hasil pemikiran civitas academica diharapkan menjadi dasar pembuatan kebijakan untuk perencanaan dan percepatan pencapaian target SDGs.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SDGS Center Unpad Prof. Arief Anshori Yusuf, PhD mengatakan berbagai aspek dalam SDGs ini sangat kompleks. Dalam riset baseline yang telah dilakukan, pengembangan SDGs memerlukan pendekatan yang komprehensif. Selain itu, setiap lembaga terkait harus bisa melihat program prioritas yang harus didahulukan.

Acara penandatanganan MoU ini dihadiri Techincal Advisor SDGs UNDP Juliaty Ansye Spacua, perwakilan mitra-mitra SDGS, Bappenas, Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, M.Si., Apt., Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik Unpad Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A(K), M.Kes., Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad Ade Kadarisman, M.Si., M.T., serta Deputi Director SDGs Center Unpad Dr. Zuzy Anna, M.Si.

Acara juga diisi dengan diskusi panel bertajuk “Strategic Partnership Towards Accelerated SDGs Attainment: the Role of Academia” dengan narasumber Christophe Bahuet, Prof. Arief Anshory Yusuf, Co-chair filantropi Indonesia  Ir. Erna Witoelar, M.Si, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Laut Bappenas Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc., dan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Ir. Taufik Hidayat, MM,.MEP.*

Rilis/am

The post Dukung Pencapaian SDGs di Indonesia, Unpad Jalin Kerja Sama dengan UNDP appeared first on Universitas Padjadjaran.

[Unpad.ac.id, 20/20/2017] Mulai 31 Oktober 2017 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mewajibkan para pengguna  kartu SIM prabayar milik operator seluler untuk melakukan registrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga. Data yang digunakan dalam registrasi ini selanjutnya akan divalidasi menggunakan database kependudukan.

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Prof. Ahmad M. Ramli dalam Sosialisasi Pelaksanaan Registrasi Kartu Prabayar Telekomunikasi, kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Ditjen PPI Kemkominfo di Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (20/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemkominfo Prof Ahmad M. Ramli mengungkapkan bahwa program tersebut diantaranya sebagai upaya antisipasi cyber crime.  Ia juga menegaskan bahwa data pribadi pengguna yang sudah melakukan registrasi akan dirahasiakan.

“Operator pasti akan menjamin kerahasiaannya. Operator itu terikat dengan ISO 27001 yang mewajibkan untuk merahasiakan seluruh data pelanggan,” kata Prof. Ramli saat membuka acara Sosialisasi Pelaksanaan Registrasi Kartu Prabayar Telekomunikasi, kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Ditjen PPI Kemkominfo di Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja, Fakultas Hukum Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jumat (20/10).

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Sutrisman. Data pelanggan hanya dapat diberikan kepada aparat penegak hukum jika ada perbuatan tindakan pidana.

“Kita punya kewajiban merahasiakan data pelanggan. Itu hanya dimungkinkan diberikan kepada aparat penegak hukum untuk perbuatan pidana tertentu dengan ancaman hukuman tertentu,” ujar Sutriman.

Pembicara lain,Komite Regulasi Telekomunikasi – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (KRT-BRTI Agung Harsoyo mengharapkan melalui program ini, pengguna kartu SIM akan lebih bertanggung jawab. Telepon seluler pun akan digunakan untuk hal positif.

“Perilaku yang lebih bertanggung jawab, karena apapun yang kita lakukan, identitas kita melekat disitu,” tutur Agung.

Sementara itu, Ketua Cyber Law Center FH Unpad Dr. Sinta Dewi S.H., LLM, mengharapkan adanya jaminan perlindungan privasi pelanggan. Saat ini rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi saat ini sedang dibuat, diharapkan dapat dikoordinasikan dalam program tersebut.

Adapun mekanisme registrasi tersebut adalah pengguna tinggal mengirim pesan singkat ke layanan 4444 dengan memasukkan nomor induk kependudukan yang tertera di KTP serta nomor kartu keluarga. Untuk registrasi kartu seluler perdana diawali dengan mengetik “Daftar”, sedangkan untuk kartu SIM aktif, pengguna tinggal mengetik “Ulang”.*

Laporan oleh: Artanti Hendriyana/am

The post Pengguna Gawai Wajib Daftarkan Kartu SIM Prabayar Mulai 31 Oktober appeared first on Universitas Padjadjaran.

[Unpad.ac.id, 20/10/2017] Persaingan global menuntut semua orang memiliki kompetensi yang tinggi dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, Universitas Padjadjaran senantiasa membekali para mahasiswanya dengan berbagai kompetensi dan memberi berbagai peluang untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih unggul di masa depan.

Direktur Human Capital Management Telkomsel Irfan A. Tachrir saat menjadi pembicara pada acara IndonesiaNEXT 2017 di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat (20/10). (Foto: Safa Annisaa)

“Tahun-tahun ke depan tantangan akan menjadi lebih besar. Untuk itu kami ingin memberi peluang-peluang yang lebih baik kepada para mahasiswa agar menjadi generasi yang mempunyai kualitas yang lebih andal,” ujar Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad saat membuka acara IndonesiaNEXT 2017 di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat (20/10).

Rektor mengatakan bahwa hari-hari ke depan kita akan menghadapi berbagai kompetisi untuk memberi kontribusi yang lebih baik. Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras  dengan mengasah kemampuan kita lebih optimal. Saat ini di perguruan tinggi masih lebih banyak yang memiliki kemampuan akademik konservatif. Padahal, untuk dapat menghasilkan lebih banyak maslahat kepada masyarakat, dibutuhkan kemampuan yang lebih.

“Perguruan tinggi cenderung terkungkung oleh batasan akademik. Dengan adanya reformasi pendidikan, perguruan tinggi dituntut untuk membuka diri dan membangun sikap keterbukaan, jaringan dan bekerja bersama-sama,” ujar Rektor.

Senada dengan Rektor Unpad, Direktur Human Capital Management Telkomsel Irfan A. Tachrir yang menjadi pembicara saat itu mengatakan bahwa para mahasiswa saat ini harus lebih mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk masa depannya. Dengan revolusi ekonomi saat ini, salah satu yang harus dipersiapkan adalah bersaing dalam era digital.

“Kita harus bisa membangun digital competitiveness.  Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity),” ujar alumni Fakultas Hukum Unpad ini.

Program IndonesiaNEXT 2017 ini merupakan acara yang diselenggarakan atas kerja sama Unpad dengan Telkomsel sebagai program edukasi yang memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti sertifikasi standar International yang diverifikasi oleh Microsoft dan Adobe. Tidak hanya itu, para peserta akan mendapat Communication Skills Training yang dapat meningkatkan kepercayaan diri serta wawasan dalam menghadapi persaingan global. Selain di Unpad, program IndonesiaNEXT 2017 ini akan dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung (ITB), Telkom University dan Universitas Maranatha.*

Laporan oleh Marlia

The post Hadapi Persaingan Global, Mahasiswa Harus Miliki Daya Saing Digital appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 20/10/2017] Kata dan musik menjadi dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam jiwa Iwan Abdulrachman, penggubah lagu sekaligus seorang pencinta alam. Dalam perjalanan musikalitasnya, kata-kata bisa menjadi lebih berbunyi bila dilagukan. Sebaliknya, lagu juga bisa lebih berbunyi bila mengandung kata-kata.

Rektor Unpad Periode 2007-2015 Prof. Ganjar Kurnia saat menjadi pembahas dalam diskusi buku “Mentari Sang Kelana: Cerita dan Makna Lagu-lagu Iwan Abdulrachman” karya Arie Malangyudo di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (20/10) siang. (Foto: Tedi Yusup)*

Demikian disampaikan Iwan saat tampil dalam diskusi buku Mentari Sang Kelana: Cerita dan Makna Lagu-lagu Iwan Abdulrachman karya Arie Malangyudo di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumat (20/10).

Diskusi yang dibuka secara resmi oleh Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad ini menghadirkan pembahas buku Rektor Unpad periode 2007-2015 Prof. Ganjar Kurnia serta Budayawan yang juga akademisi Universitas Pasundan Dr. Hawe Setiawan dengan moderator diskusi Chandra Gautama dari penerbit konten Kompas Gramedia.

Perenungan Iwan terhadap peristiwa dan hal-hal yang berada di alam menghasilkan karya yang bermakna dalam. Media musik dipilih pria kelahiran Sumedang, 3 September 1947 ini karena dinilai lebih cocok merepresentasikan makna perenungannya. Selain itu, Iwan pun sadar bahwa kata-kata yang dirangkainya tidak sebagus para sastrawan.

“Ketika saya hanya membuat kata-kata sedih, orang tentu tidak akan menangkap maknanya. Tetapi ketika dengan musik dan harmoni, orang akan tahu bahwa saya sedang bersedih,” ujar Iwan.

Pertama menggubah lagu di usianya yang ke-17, seniman yang kerap disapa Abah Iwan ini telah banyak menciptakan lagu. Sebanyak 50 lirik lagu karyanya kini telah disimpan pada buku Mentari Sang Kelana yang diterbitkan penerbit konten Gramedia. Dalam buku itu, penulis mengungkap makna dari lirik-lirik lagu tersebut.

Walaupun menganggap kata-kata yang dikarangnya bukan puisi, Iwan membebaskan pendengar menginterpretasi karyanya. Bahkan, ada pula beberapa lirik yang kerap diganti penggunaannya. Yang terpenting, kata-kata itu merupakan ekspresi batinnya, lahir dari sebuah intuisi.

“Kata-kata itu seringkali tetap bisa mewakili makna, tergantung dari itikad kita,” ujarnya.

Hasilkan Penafsiran

Untuk itu, buku ini tidak menjelaskan secara dalam sosok Iwan Abdulrachman, melainkan menafsirkan pemikirannya dalam lirik-lirik yang diciptakan. Prof. Ganjar mengatakan, penafsiran ini merupakan hak bagi setiap orang yang menikmati karya-karya Iwan Abdulrachman.

“Karya sesungguhnya memiliki kekuatannya. Biarkanlah orang-orang berkelana memaknai kata-kata yang terkandung dalam syair yang dibuat,” kata Prof. Ganjar.

Diakui Prof. Ganjar, lirik, lagu, maupun penyampaian Iwan Abdulrachman memiliki nilai magis tersendiri. Pandangan ini datang tatkala Prof. Ganjar mendengar langsung Iwan Abdulrachman bernyanyi. Bagi yang belum pernah menyaksikan langsung, kata-kata yang ditulis Iwan diharapkan memiliki pandangan tersendiri sebagai pengayaan dari peristiwa proses penciptaan lirik.

Berkarya selama lebih dari 40 tahun, Prof. Ganjar menilai Iwan Abdulrachman sebagai sosok yang konsisten. Sering mendekatkan diri ke alam membuat lirik lagu Iwan Abdulrachman banyak berbicara tentang alam. Namun, makna di baliknya berbicara tentang perenungan diri, kecintaan kepada negara, dan kekaguman terhadap Pencipta.

“Dalam perjalanan kepenyairannya, kang Iwan senantiasa konsisten untuk mencintai alam, kebenaran, dan pertebal keimanan, karena yakin Tuhan selalu bersamanya. Dan konsistensi ini sudah terlihat di usia 17 tahun,” papar Prof. Ganjar.

Tidak Terpisahkan

Dipandang secara ilmiah, buku Mentari Sang Kelana mengajak pembaca untuk kembali bermain dengan kata dan irama.

Dr. Hawe berpendapat, bahasa verbal tidak bisa dilepaskan dengan musik. Aksara merupakan visualisasi bunyi. Dengan demikian, menata aksara sama halnya dengan membuat komposisi musik. Membaca 50 lirik lagu yang ada mendorong pembaca untuk mendengar bagaimana lirik tersebut secara musikalitas.

“Buku ini semacam pertemuan dengan narasi Abah Iwan dengan narasi Arie Malangyudo. Sepanjang narasi, juga diperlihatkan serpihan pengalaman Abah sebagai penggubah lirik. Dan di ujungnya, buku ini memberikan aforasi mengenai hidup, alam, persahabatan, dan sebagainya,” kata Dr. Hawe.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Mentari Sang Kelana: Secuil Pemaknaan Atas Karya Iwan Abdulrachman appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 23/10/2017] Fakultas Hukum (FH) Universitas Padjadjaran berkerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Pemerintahan” di Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung pada Rabu (18/10) lalu. Pelatihan tersebut diikuti para pejabat dan Aparatur Sipil Negara dari beberapa Kanwil DJBC di seluruh Indonesia.

Suasana pelatihan bertajuk “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Pemerintahan” di Auditorium Gedung Mochtar Kusumaatmadja FH Unpad, Jln. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Rabu (18/10) lalu.*

Guru besar FH Unpad Prof. Huala Adolf, S.H., L.LM., PhD, salah satu pembicara pada kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa dewasa ini para pihak yang bersengketa baik itu dalam bentuk orang perorangan maupun badan hukum (perusahaan maupun pemerintah asing dan dalam negeri) mulai memanfaatkan arbitrase. Demikian disampaikan dalam rilis yang diterima Humas Unpad.

Pemanfaatan arbitrase diantaranya karena faktor kerahasiaan terhadap putusan (award), diputus oleh para ahli (experts) yang profesional, relatif lebih cepat dan fleksibel, putusannya bersifat final dan mengikat (kekuatan mengikatnya sama dengan pengadilan), hingga faktor adanya enforcement provisions sebagaimana diatur dalam New York Convention 1958 yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 34 tahun 1981.

Pembicara lain, akademisi FH Unpad Prita Amalia S.H., M.H., menjelaskan perkembangan arbitrase komersial. Dalam pemaparannya, Prita membahas beberapa aspek hukum arbitrase, misalnya terkait masalah jurisdiksi, aturan-aturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, hingga syarat-syarat penolakan putusan arbitrase internasional.

Dalam kesimpulannya, kedua narasumber menyatakan bahwa dengan meningkatnya penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi setiap kalangan khususnya di lingkungan pemerintahan untuk memahami hukum arbitrase dan proses arbitrase.*

Rilis oleh FH Unpad/art

The post FH Unpad dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Gelar Pelatihan “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Pemerintahan” appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 24/10/2017] Sebanyak 250 pelajar SMA PKP Jakarta Islamic School kunjungi Universitas Padjadjaran, di Bale Santika Unpad, Jatinangor, Selasa (24/10). Para siswa yang didampingi Kepala Sekolah SMA PKP JIS Drs. Yayat M. Harianto, MM., mengunjungi Unpad untuk memperoleh berbagai informasi terkait profil universitas dan mekanisme seleksi calon mahasiswa baru.

Staf Humas Unpad Safa Annisaa, S.I.Kom., saat memaparkan profil dan mekanisme seleksi masuk Unpad kepada siswa dan guru SMA PKP Jakarta Islamic School, di Bale Santika Unpad, Jatinangor, Selasa (24/10). (Foto: Atep Rustandi)*

“Kami datang kesini untuk memperoleh informasi sedetil-detilnya tentang Unpad serta strategi agar anak didik  kami kelak dapat diterima sebagai mahasiswa Unpad,” ujar Yayat.

Kunjungan ini diterima langsung oleh staf Hubungan Masyarakat Unpad Safa Annisaa. Banyak pertanyaan terlontar dari para pelajar tentang jenis-jensi fakultas dan program studi yang dimiliki Unpad serta program studi apa yang memiliki peminat terbanyak.*

Laporan oleh Atep Rustandi/am

The post SMA PKP Jakarta Islamic School Kunjungi Unpad appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 25/10/2017] Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Dr. Arry Bainus, M.A., meresmikan Bank Mini LEAD yang berlokasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad Jatinangor, Rabu (25/10). Bank Mini merupakan salah satu wujud kerja sama Unpad dengan Bank Syariah Mandiri untuk memfasilitasi para mahasiswa mengenal lebih dekat dunia perbankan, khususnya perbankan syariah.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran Dr. Arry Bainus, M.A., (kedua dari kanan) bersama Regional Head-Region IV/Jawa 1 Bank Syariah Mandiri Jeffry Prayana (kuda dari kiri) saat meresmikan Bank Mini LEAD di kampus FEB Unpad, Jatinangor, Rabu (25/10). (Foto: Tedi Yusup)*

“Inilah yang akan mendekatkan para mahasiswa, para peserta didik, dengan dunia nyata. Dengan cara-cara seperti ini, setidak-tidaknya, ketika menghadapi dunia kerja sudah terbiasa,” kata Dr. Arry dalam sambutannya.

Menurut Dr. Arry, mahasiswa generasi saat ini sudah tidak cukup hanya belajar dari buku. Mereka sendiri sudah melek informasi dari gawai. Lebih dari itu, mahasiswa membutuhkan simulasi langsung yang dekat dengan dunia nyata yang akan mereka hadapi nanti.

Lebih lanjut ia mengatakan, Bank Mini juga merupakan wujud pembelajaran transformatif, dimana proses pendidikan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Saat ini proses pendidikan tidak lagi eksklusif milik perguruan tinggi.

“Mudah-mudahan dengan adanya Mini Bank kita akan selalu menjadi institusi yang lebih jauh ke depan, lebih visioner,” harap Dr. Arry.

Sementara itu, Regional Head-Region IV/Jawa 1 Bank Syariah Mandiri Jeffry Prayana mengungkapkan bahwa Bank Mini ini dibangun untuk meningkatkan pendidikan di Unpad, khususnya terkait perbankan syariah. Ia pun berpesan agar para mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin.

“Harapannya, Mini Bank ini akan membuat teman-teman terutama dari mahasiswa, lebih siap lagi menyongsong pertumbuhan ekonomi, khususnya perbankan syariah di Indonesia,” harap Jeffry.

Padjadjaran Islamic Economic Summit

Pada kesempatan yang sama, Hima Ekonomi Islam FEB Unpad bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri menggelar Padjadjaran Islamic Economic Summit (PIES) di Bale Sawala, gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor. Kegiatan ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran Industri Investasi Syariah di Indonesia dalam Pembangunan Negara”.

Dalam seminar tersebut, hadir sebagai pembicara Head of Group Learning Center Bank Syariah Mandiri Firman Jatnika, Direktur Dompet Dhuafa (2013-2016) & Co-Founder Koperasi 212 Dr. Ahmad Juwaini, S.E., MM., Head of Islamic Capital Development Indonesia Stock Exchange Irwan Abdalloh, S.E.,MM., dan The Youngest Propertypreneur in Southeast Asia 2015 & Founder of Alzin Group Abdul Majid Alzindani.

Laporan oleh Artanti Hendriyana/am

The post Bank Syariah Mandiri Bangun Bank Mini di Kampus FEB Unpad appeared first on Universitas Padjadjaran.

[unpad.ac.id, 25/10/2017] Sejumlah pimpinan Universitas Riau (UR) melakukan kunjungan kerja ke Universitas Padjadjaran, Rabu (25/10). Kunjungan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan mekanisme pengelolaan akademik di Unpad.

Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan Unpad Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S., saat menerima kunjungan dari Universitas Riau di ruang rapat Rektor Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Rabu (25/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Rombongan UR diterima secara resmi oleh Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Unpad Prof. Dr. Wawan Hermawan, M.S., di ruang rapat Rektor Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor. Selain Prof. Wawan, turut hadir Sekretaris Direktorat Tata Kelola dan Komunikasi Publik Unpad Dadang Abdurahim, S.H., serta perwakilan staf hubungan masyarakat dan subbagian registrasi Unpad.

Perwakilan rombongan UR Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil., mengatakan, pihaknya ingin berdiskusi dengan Unpad terkait bidang akademik, khususnya pengelolaan pangkalan data mahasiswa hingga standar operasional baku pembuatan ijazah. Ia menilai, banyak hal yang akan didapat pihaknya dari Unpad.

Secara dasar, Prof. Wawan menyampaikan arah pengelolaan akademik Unpad saat ini. Pascaditetapkan sebagai PTN Badan Hukum, Unpad terus meningkatkan mutu pembelajarannya. Salah satu yang kini dilakukan adalah mulai menggulirkan pola pembelajaran transformatif.

“Secara sederhana, ciri pembelajaran transformatif adalah membuat mahasiswa berpikir inovatif, kreatif, dan antisipatif,” ujar Prof. Wawan.

Di sisi lain, Unpad juga ingin mengembalikan hakikat guru besar sebagai pemimpin tertinggi proses akademik. Melalui program Academic Leadership Grant (ALG) yang sudah berjalan sejak 2015, Unpad mendorong para guru besar aktif melakukan riset dengan melibatkan para tenaga pendidik. Program ini dibiayai penuh oleh Unpad.

Menurut Prof. Wawan, melalui program ALG, kemajuan akademik Unpad diserahkan penuh kepada guru besar. Selain untuk menambah jumlah guru besar, program ini juga mendorong tenaga pendidik memiliki aktivitas penelitian.

Dengan demikian, proses pembelajaran di Unpad memiliki integrasi kuat dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat. “Framenya riset. Jadi yang disampaikan di pembelajaran adalah hasil riset para dosennya,” kata Prof. Wawan.

Proses pembelajaran ini juga didukung dengan penerapan sistem teknologi informasi. Segala hal terkait administrasi akademik di Unpad, kata Prof. Wawan, sudah berbasis sistem.

Adapun rombongan UR yang hadir terdiri dari para Wakil Dekan bidang Akademik, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Staf Khusus Wakil Rektor bidang Akademik, serta perwakilan tenaga kependidikan.*

Laporan oleh Arief Maulana

The post Pelajari Pengelolaan Akademik, Universitas Riau Kunjungi Unpad appeared first on Universitas Padjadjaran.